Menyorot Urgensi JSS

Tulisan ini dimuat di Harian SINDO, 15 Januari 2014
20140115_085701JSS atau Jembatan Selat Sunda merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam MP3EI yang saat ini sedang cukup hangat diperbincangkan. Bagaimana tidak? Anggaran jembatan yang panjangnya direncanakan mencapai 36 km dengan ketinggian 70 meter dpl ini mencapai 200 Triliyun. Jembatan ini diharapkan dapat menjadi penyambung jalur perekonomian antara Sumatera dan Jawa. Namun, pembangunan jembatan ini menuai protes dari banyak kalangan, terutama mereka yang tinggal diluar Sumatera dan Jawa. Jika menilik tujuan MP3EI yang dalam satu poinnya disebutkan mempercepat pembangunan serta pemerataan wilayah Indonesia, maka tidakkah anggaran sebesar 200 T hanya menumpuk lagi-lagi di wilayah Indonesia barat saja?

Selain itu, jika jembatan ini jadi dibangun, maka ada banyak sekali dampak negatif dibangunnya jembatan ini. Yang pertama, jembatan ini berada di daerah yang rawan gempa, karena jaraknya dengan gunung Krakatau hanya sekitar 50km. Dikhawatirkan jika nanti meletus, abu vulkanik yang dihasilkan dapat mengganggu. Lebih parah lagi adalah gempa vulkanik yang ditimbulkan, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa Gunung Krakatau adalah gunung yang teraktif di dunia. Yang kedua, selat sunda adalah jalur yang ramai dengan perlintasan kapal. Dikhawatirkan tiang-tiang pancang jembatan dapat mengganggu lewatnya kapal. Yang ketiga, dana tentu perawatannya membutuhkan dana yang besar, mulai dari dana maintenance, penerangan jalan, kebersihan, dan lainnya. Yang keempat, dapat menimbulkan kecemburuan sosial khususnya bagi masyarakat Indonesia Timur.

Pemerintah juga seharusnya melihat ke sejarah bangsa Indonesia bahwa negara ini adalah negara maritim. Sebagaimana yang kita tahu bahwa 2/3 wilayah Indonesia adalah laut, maka pasti potensi sumber daya alam terbesar ada di lautnya. Termasuk transportasinya pun juga transportasi laut jelas lebih berpeluang. Dan dari aspek keterjangkauan dan pemerataan pemabgunan di Indonesia, tentu lebih mendukung transportasi laut daripada membagun jembatan.

Lalu mau dikemanakan dana sebesar 200 Triliyun tersebut? Ada dua macam pengalokasian dana tersebut yang lebih bermanfaat. Yang pertama tentu membangun pelabuhan modern ditambah dengan kapal fery cepat. Dengan dana sebesar 200 Triliyun, tentu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan yang dapat dibangun di seluruh Indonesia, terutama di Indonesia wilayah timur. Selain mengurangi kesenjangan infrastruktur antara di Indonesia barat dan timur, juga mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Yang kedua adalah membangun jalur kereta double track. Pembangunan ini bisa dimulai terlebih dahulu di Sumatera. Jika ditinjau dari manfaatnya jelas lebih bermanfaat double track dibandingkan Jembatan Selat Sunda. Sebab, double track menghubungkan keseluruhan Pulau Sumatera, sedangkan jembatan selat sunda, manfaat paling terasa hanya dirasakan oleh Lampung dan Banten saja.

Kedua solusi di atas bukanlah bertujuan untuk menolak JSS. Namun, urgensitas infrastruktur di Indonesia saat ini, bukanlah pada jembatan. Namun pada pemerataan infrastruktur darat serta membangkitkan sektor kelautan di Indonesia. Harapannya pemerintah mampu mengkaji kembali kebijakan ini dengan melibatkan para akademisi di Indonesia seperti insinyur, ahli ekonomi, tata ruang kota, dan lainnya. Sehingga pengkajian lebih objektif dan hasilnya lebih valid.

Faiz

Still Struggling to get new school :)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *